Partai Amanat Nasional (PAN)

< PARTAI LAINNYA

Partai Amanat Nasional (PAN)

Website

Instagram

Tahun Didirikan

1998

Pemimpin

Zulkifli Hasan

No. Urut di KPU

No. 12

Disclaimer

Informasi di halaman ini didapatkan dari berbagai sumber dan di-edit oleh para ahli. Untuk sekarang, sikap Partai masih dalam proses konfirmasi dari pihak Partai. Baca penjelasan tentang sumber data, metodologi riset, dan disclaimer di sini.

Profil Partai

kursi DPR SAAT INI

PERIODE 2019-2024

kursi DPR SAAT INI PERIODE 2019-2024

44 /575

7,7%

*Presidential threshold adalah 20%, artinya partai ini tidak bisa mencalonkan presiden tanpa koalisi dengan partai lain.

DANA PARTAI DARI HASIL PEMILU 2019

± 9,57 Miliar

Jumlah dana yang didapat oleh partai dari Negara

Pelajari lebih lanjut soal peraturan ini.

Gender BACALEG

62,8%

364 Laki-Laki

37,2%

216 Perempuan

Generasi BACALEG

14,3%

61+ tahun

83 Bacaleg

30,9%

51 - 60 tahun

179 Bacaleg

26,0%

41 - 50 tahun

151 Bacaleg

16,9%

31 - 40 tahun

98 Bacaleg

11,9%

21 - 30 tahun

69 Bacaleg

TOP 3 perolehan suara daerah DI 2019

Papua

18,2%

Bengkulu

17,1%

Sumatera Barat

15,0%

Inti

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah partai berbasis Islam yang didirikan oleh Amien Rais, seorang reformis demokratis, pada tahun 1998 (yang kemudian keluar dan mendirikan Partai Ummat). Menurut ilmuwan politik Ahmad Najib Burhani, PAN secara tidak resmi berafiliasi dengan Muhammadiyah, salah satu organisasi Muslim terbesar dan tertua di Indonesia. PAN merupakan satu-satunya partai berbasis Islam yang memiliki perwakilan di DPW Papua dan mensponsori beberapa calon DPD Kristen pada pemilihan legislatif mendatang. Menurut Kompas, saat ini PAN bersaing dengan Partai berbasis Islam yang baru, Partai Ummat, untuk merebut suara demografis Muslim urban kelas menengah. Menurut Kompas, PAN pada umumnya digambarkan sebagai partai Muslim nasionalis yang berupaya mempromosikan prinsip inklusif dan nasionalis untuk menjunjung tinggi Pancasila.

Inti

Ideologi

Click here untuk mempelajari lebih lanjut tentang skala ideologi partai.

“PAN berideologi nasionalis-religius.”

- Viva Yoga Mauladi

“Partai ini memiliki azas Ahlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam.”

- Situs Web PAN

Ideologi

Tokoh Partai

Tokoh Pemimpin Partai (dulu atau sekarang)

Zulkifli Hasan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan adalah Ketua Umum PAN, yang dulunya juga sering mewakili PAN di berbagai tingkatan pemerintahan. Pada tanggal 9 Juni 2023, Zulkifli musnahkan sitaan impor ilegal bahan pokok senilai Rp 13,3 miliar untuk mendukung dan melindungi usaha kecil dan menengah (UKM). Meski demikian Hasan tidak terlepas dari kontroversi. Ketika ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan dulu, ia mendapat banyak kritikan karena melepaskan dan menjual 1.64 juta hektar wilayah hutan untuk bisnis.

Memiliki Jabatan di Tingkat Nasional atau Daerah

Hatta Rajasa

Kader senior PAN, Hatta Rajasa, sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2009-2014), Menteri Perhubungan (2004-2007), dan Menteri Riset dan Teknologi (2001-2004). Masa jabatannya sebagai Menteri Perhubungan diwarnai beberapa tragedi transportasi, seperti kecelakaan Garuda Indonesia Penerbangan 200 dan hilangnya Adam Air 574. Akan tetapi, mengutip dari website Kemenko Perekonomian RI, banyak yang memuji-nya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian karena berhasil memperkuat ekonomi Indonesia dan memperkokoh hubung pedagangan bilateral.

Intan Fauzi

Intan Fauzi adalah seorang kader PAN senior yang menjabat sebagai Anggota DPR. Selain menjadi Bendahara Umum di sayap perempuan PAN, latar belakang wirausaha-nya membuatnya sering mengadvokasikan hak-hak konsumen. Pada Mei 2023, ia menggarisbawahi pentingnya Indonesia memiliki peraturan e-commerce dan mengusulakan amandemen UU Perlindungan Konsumen menjelang konser Coldplay, agar konsumen lebih memiliki kepastian hukum. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat Badan Perlindungan Konsumen Nasional, mengambil contoh dari yang kasus penipuan tiket konser Blackpink awal tahun.

Anggota yang Terlibat Kasus

Subang Suherlan

Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah PAN (DPD PAN) Subang Suherlan divonis 4 tahun penjara karena terbukti menerima suap dalam perkara korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Perubahan 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Suap tersebut diterima bersama-sama dengan anggota DPR 2014-2019 Fraksi PAN Sukiman dengan jumlah suap sebesar Rp4,51 miliar dan 33.500 dolar AS.

Tokoh Partai

Fakta Unik

Pendiri PAN, Amien Rais, meninggalkan PAN pada tahun 2020 untuk mendirikan partai baru, Partai Ummat, setelah adanya konflik internal akibat kritikannya terhadap pemerintahan Jokowi (PAN adalah bagian dari koalisi Jokowi). Putranya, Hanafi Rais, juga meninggalkan partai tersebut dan mengundurkan diri sebagai anggota legislatif dan Ketua PAN di Dewan Perwakilan Rakyat.

Fakta Unik

Rekam Jejak Partai

Pemungutan Suara

Riwayat Pemungutan Suara Partai

UU IKN

Undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk ibu kota baru (IKN). Relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur dianggap kontroversial karena berbagai alasan, seperti dugaan dalam memprioritaskan investasi asing di atas perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

Isu terlibat: Ibu Kota Negara

✅ Setuju - Semua pimpinan parpol yang hadir, mendukung rencana Jokowi dalam melanjutkan proyek IKN

UU Cipta Kerja

Sebuah undang-undang yang dituduh mengurangi hak-hak pekerja dan lingkungan, demi perusahaan dan investasi. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU ini tidak konstitusional karena disahkan tanpa partisipasi publik yang cukup.

Isu terlibat: Perlindungan Pekerja Informal, Penciptaan Lapangan Pekerjaan, Hak Masyarakat Adat

✅ Setuju - Tujuh fraksi: PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, menerima RUU Cipta Kerja

Perppu No. 2 Tahun 2022

Pengganti UU Cipta Kerja setelah Mahkamah Konstitusi menyatakannya tidak konstitusional. Perppu ini memiliki konten yang mirip dengan UU Ciptaker.

Isu terlibat: Perlindungan Lingkungan Hidup

🤷‍♀️ Belum ada kepastian - PAN mengaggap hal tersebut terlalu tergesa-gesa

RUU EB-ET

RUU untuk mempercepat transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Namun, ini dianggap kontroversial karena mengkategorikan produk turunan batu bara sebagai energi 'baru'.

Isu terlibat: Transisi Energi

✅ Setuju - Fraksi PAN mendukung RUU EB-ET untuk pemanfaatan EBT, penguatan ekonomi nasional, dan perlindungan iklim bagi generasi mendatang

RKUHP

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memicu protes massal pada tahun 2019 karena dinilai berpotensi menghambat kebebasan berpendapat, melanggar hak privasi, dan mengurangi hukuman bagi koruptor, antara lain. Revisi ini disahkan pada Desember 2022.

Isu terlibat: Kriminalisasi Ruang Privat, Kebebasan Berpendapat, Pendidikan Kesehatan Reproduksi, Kebebasan Beragama

✅ Setuju - Seluruh fraksi di DPR setujui pengesahan RKUHP sebagai Undang-Undang pada Paripurna ke-11 tahun 2022-2023

RUU KPK

Revisi yang dituduh melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membatasi independensi penyelidik dan proses penyelidikan. Meskipun mendapat protes massal, revisi ini disahkan pada tahun 2019.

Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Setuju - Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023

Firli Bahuri dipilih sebagai Ketua KPK oleh Komisi III DPR di tahun 2019. Firli telah beberapa kali terbukti melanggar kode etik dan memiliki catatan kerja yang kurang baik. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Ikut memilih - Dipilih olehseluruh anggota komisi III DPR

RUU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang kontroversial yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi mereka yang mengkritik pihak yang berkuasa karena pasal-pasalnya yang ‘karet’. Saat ini, terdapat draf revisi yang sedang dibahas.

Isu terlibat: Kebebasan Berpendapat

✅ Setuju - Fraksi PAN mendukung revisi UU ITE dengan penekanan adaptasi terhadap teknologi dinamis dan percaya inisiatif pemerintah memudahkan proses di DPR

Kenaikan harga BBM subsidi

Pada September 2022, pemerintah mengalihkan sebagian dana dari subsidi BBM ke program bantuan sosial, yang menyebabkan kenaikan harga BBM yang disubsidi.

Isu terlibat: Pengalihan Subsidi BBM dan Biaya Hidup

✅ Setuju - PAN berharap dampak dari kenaikan harga BBM tersebut perlu diantisipasi

UU TPKS

Sebuah undang-undang yang mengkriminalisasi sembilan jenis kekerasan seksual, yang akhirnya disahkan pada tahun 2022 setelah sepuluh tahun karena mendapat resistensi dari kelompok konservatif terkait klausa ‘consent’ dan karena tidak mengatur hubungan seks di luar nikah (perzinaan).

Isu terlibat: Kekerasan Seksual

✅ Setuju dengan catatan - PAN ingin tokoh agama juga dilibatkan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual

RUU Masyarakat Hukum Adat

Sebuah rancangan undang-undang mengenai hak tanah, ekonomi, dan sosial masyarakat adat. Konflik kepentingan antara investor dan masyarakat adat tengah menghambat mengesahkan RUU ini.

Isu terlibat: Hak Masyarakat Adat

✅ Setuju - Delapan fraksi di DPR RI sepakat terkait harmonisasi draf RUU Masyarakat Hukum Adat dalam rapat Baleg

Isu Legalisasi Ganja Medis

*Sikap yang ditulis dibawah ini adalah opini anggota terhadap isu tsb

Ganja masih dianggap sebagai narkotika golongan 1, dengan ancaman hukuman yang keras bagi siapa pun yang menggunakannya. Meskipun ada desakan dari beberapa komunitas untuk mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, pemerintah masih menolaknya.

Isu terlibat: Legalisasi Ganja

🤷‍♀️ Tidak diketahui

RUU Kesehatan

Ditujukan untuk meningkatkan sistem kesehatan dan pelayanan. Dikritik karena dituduh memudahkan dokter asing untuk berpraktik di Indonesia, dan karena menggantikan kewajiban pengeluaran kesehatan dengan anggaran berbasis kinerja.

Isu terlibat: Reformasi Kesehatan

✅ Setuju - Fraksi PAN setuju RUU Kesehatan untuk dibahas dalam pembahasan tingkat II dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Cukai Rokok & Minuman Berpemanis

Usulan untuk meningkatkan cukai rokok dan minuman berpemanis belum diimplementasikan secara menyeluruh karena adanya resistensi dari kalangan bisnis. Sementara itu, Indonesia menghadapi peningkatan dalam penyakit jantung dan kanker akibat merokok, dan diabetes.

Isu terlibat: Cukai Rokok & Gula

✅ Setuju - Setuju untuk menaikkan cukai rokok dan sepakat untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis

Korupsi Yang Dilakukan Kader Partai Pada Tahun 2011 - 2023

Disclaimer

Data diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), database Indonesia Corruption Watch (ICW), dan riset sekunder, yang diolah oleh tim Bijak Memilih dan ICW. Angka merujuk pada putusan pengadilan pada tingkat pertama. Klik di sini untuk baca tentang disclaimer, metodologi, parameter, dan limitasi data korupsi Bijak Memilih.

Data bersumber dari:

Suap & Gratifikasi

Penjelasan

keseluruhan

28

Jumlah Kasus

± 195 Miliar

Total Suap & Gratifikasi

KASUS TERBESAR

Kasus suap terkait proyek infrastruktur di Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 - 2017

± 72,0 Miliar

Total Suap & Gratifikasi

Zainudin Hasan

Bupati Lampung Selatan

Kerugian Keuangan Negara

Penjelasan

keseluruhan

1

Jumlah Kasus

± 2,18 Miliar

Total Kerugian Negara

KASUS TERBESAR

Korupsi dana pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor perkebunan periode tahun 2013 hingga 2015.

± 2,18 Miliar

Total Kerugian Negara

H. Kharuddin Syah

Bupati Labuhanbatu Utara

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

Nama-nama tersebut pernah dipenjara karena berbagai jenis kasus pidana, termasuk perkara korupsi.

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

Baca profil partai lainnya

No. 1

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

No. 2

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

No. 3

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

No. 4

Partai Golongan Karya (Golkar)

No. 5

Partai Nasional Demokrat (NasDem)

No. 6

Partai Buruh

No. 7

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

No. 8

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

No. 9

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

No. 10

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

No. 11

Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)

No. 13

Partai Bulan Bintang (PBB)

No. 14

Partai Demokrat

No. 15

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

No. 16

Partai Perindo

No. 17

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

No. 24