< PARTAI LAINNYA

Partai Demokrat

Partai Demokrat

Website

Twitter

Instagram

Tahun Didirikan

2001

Pemimpin

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

No. Urut di KPU

No. 14

Disclaimer

Informasi di halaman ini didapatkan dari berbagai sumber dan di-edit oleh para ahli. Untuk sekarang, sikap Partai masih dalam proses konfirmasi dari pihak Partai. Baca penjelasan tentang sumber data, metodologi riset, dan disclaimer di sini.

Profil Partai

kursi DPR SAAT INI

PERIODE 2019-2024

kursi DPR SAAT INI PERIODE 2019-2024

54

/575

9,4% Jumlah Kursi Anggota DPR

*Presidential threshold adalah 20%, artinya partai ini tidak bisa mencalonkan presiden tanpa koalisi dengan partai lain.

DANA PARTAI DARI HASIL PEMILU 2019

± 10,9 Miliar

Jumlah dana yang didapat oleh partai dari Negara

Pelajari lebih lanjut soal peraturan ini.

Gender BACALEG


Gender BACALEG

66,0%

383 Laki-Laki

34,0%

197 Perempuan

Generasi BACALEG


Generasi BACALEG

13,3%

61+ tahun

61+ tahun

77 Bacaleg

31,7%

51 - 60 tahun

51 - 60 tahun

184 Bacaleg

30,2%

41 - 50 tahun

41 - 50 tahun

175 Bacaleg

16,7%

31 - 40 tahun

31 - 40 tahun

97 Bacaleg

8,1%

21 - 30 tahun

21 - 30 tahun

47 Bacaleg

TOP 3 perolehan suara daerah DI 2019


TOP 3 perolehan suara daerah DI 2019

Aceh

16,2%

Riau

14,3%

Sulawesi Tenggara

14,2%

Inti

Partai Demokrat didirikan pada tahun 2001 oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang merupakan Presiden Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis di tahun 2004. Dengan visi mereformasikan institusi demokrasi Indonesia, New Mandala menyebut Demokrat sebagai partai tengah-kanan. Menurut ilmuwan politik Diego Fossati dan Carnegie Endowment, Demokrat adalah partai yang berbasis figur pemimpinya (figur-centric) dan tidak ber-ideologi tentu. Partai Demokrat memiliki track record mendukung kebijakan ekonomi yang condong liberal, pluralisme budaya, dan pentingnya koperasi internasional buat Indonesia.

Inti

Inti

Ideologi

"Ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme, ini sudah final, harga mati, dan tidak bisa di tawar-tawar lagi. Dengan asas nasionalis-religius menolak ideologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia"

- Agus Harimurti Yudhoyono

Ideologi

Ideologi

Tokoh Partai

Tokoh Pemimpin Partai (dulu atau sekarang)

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

SBY adalah Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat secara demokratis. Menjabat dari 2004-2014, ia memulai karirnya di militer, lalu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, dan juga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di zaman Presiden Megawati. Di bawah kepemimpinannya, PDB Indonesia naik sebesar 300%, KPK dibukakan jalan untuk menginvestigasi kasus korupsi di kalangan elit, dan memperkuat status Indonesia sebagai negara berpengaruh di Asia Tenggara.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat saat ini, yang sebelumnya bertugas di TNI Angkatan Darat. Ia sempat menyalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 tetapi kalah. Masih dalam proses mengembangkan citranya sebagai figur terpercaya, ia sering ber-safari politik bersama tokoh-tokoh bangsa di beberapa partai. AHY sering mengkritik pemerintahan Jokowi yang katanya terlalu fokus ke infrastruktur, dan kurang membantu rakyat kecil. AHY adalah putra dari pendiri Partai Demokrat dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Memiliki Jabatan di Tingkat Nasional atau Daerah

Dede Yusuf Macan Effendi

Dede Yusuf Macan Effendi adalah anggota DPR dari Partai Demokrat, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat 2008-2013 dan anggota DPR dari PAN periode 2004-2009. Dede dikenal sebagai aktor dengan debut pertamanya sebagai peran pembantu di film Catatan Si Boy dan memandu kuis Tak-Tik Boom. Dede ditunjuk sebagai Duta PERSIB dan dianugerahi Lencana Karya Bhakti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas kontribusinya di dunia Kepramukaan.

Anggota yang Terlibat Kasus

Lukas Enembe

Lukas Enembe menjabat sebagai Gubernur Papua sejak 2013 sampai Januari 2023. Lukas ditetapkan menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi di tahun 2022 (langsung dinonaktifkan oleh Partai Demokrat), berdasarkan laporan dugaan suap dan gratifikasi pengerjaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua dengan total senilai Rp 46,8 miliar dari beberapa pihak swasta. Penangkapan ini sempat menimbulkan eskalasi kekerasan di Papua oleh pendukung Lukas.

Andi Alfian Mallarangeng

Sebelum jadi Menteri Olahraga dan Pemuda tahun 2009-2012, Andi menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan akhirnya bergabung ke Partai Demokrat ketika menjadi Juru Bicara Presiden SBY. Ia terjerat kasus korupsi Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang merugikan negara sebesar Rp 464,4 milliyar (bersama Anas Urbaningrum yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum). Setelah 4 tahun dipenjara dan didenda Rp 200 Juta, dia kembali aktif di Partai Demokrat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Muhammad Nazaruddin

Sebelum dikeluarkan, Muhammad Nazaruddin merupakan Bendahara Umum Partai Demokrat sekaligus Anggota DPR (2009-2014) yang terlibat dalam kasus pencucian uang dan korupsi Wisma Atlet (Hambalang) untuk SEA Games ke-26. Nazaruddin dijatuhkan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar untuk kasus pencucian uang, serta 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta untuk keterlibatannya dalam kasus suap.

Tokoh Partai

Tokoh Partai

Fakta Unik

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sempat berebut posisi di 2021, dan hampir menghancurkan nama baik Partai Demokrat. Sebagai Panglima TNI di masa kepresidenan Yudhoyono, Moeldoko disebut pengkhianat bagi Demokrat, karena coba mengklaim kemenangan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang.

Fakta Unik

Fakta Unik

Rekam Jejak Partai

Pemungutan Suara

Riwayat Pemungutan Suara Partai

Riwayat Pemungutan Suara Partai

UU IKN

Undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk ibu kota baru (IKN). Relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur dianggap kontroversial karena berbagai alasan, seperti dugaan dalam memprioritaskan investasi asing di atas perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.


Isu terlibat: Ibu Kota Negara

✅ Setuju - Semua pimpinan parpol yang hadir, mendukung rencana Jokowi dalam melanjutkan proyek IKN

UU Cipta Kerja

Sebuah undang-undang yang dituduh mengurangi hak-hak pekerja dan lingkungan, demi perusahaan dan investasi. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU ini tidak konstitusional karena disahkan tanpa partisipasi publik yang cukup.


Isu terlibat: Perlindungan Pekerja Informal, Penciptaan Lapangan Pekerjaan, Hak Masyarakat Adat

❌ Tidak setuju - Demokrat menilai lahirnya Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan amar putusan MK No.91 Tahun 2022

Perppu No. 2 Tahun 2022

Pengganti UU Cipta Kerja setelah Mahkamah Konstitusi menyatakannya tidak konstitusional. Perppu ini memiliki konten yang mirip dengan UU Ciptaker.


Isu terlibat: Perlindungan Lingkungan Hidup

❌ Tidak setuju - Partai Demokrat mengaggap hal tersebut tidak konstitusional

RUU EB-ET

RUU untuk mempercepat transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Namun, ini dianggap kontroversial karena mengkategorikan produk turunan batu bara sebagai energi 'baru'.


Isu terlibat: Transisi Energi

✅ Setuju - Demokrat mendorong koordinasi pusat-daerah dalam pengelolaan EBT dan prioritas penyediaan EBT sesuai Kebijakan Energi Nasional

RKUHP

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memicu protes massal pada tahun 2019 karena dinilai berpotensi menghambat kebebasan berpendapat, melanggar hak privasi, dan mengurangi hukuman bagi koruptor, antara lain. Revisi ini disahkan pada Desember 2022.


Isu terlibat: Kriminalisasi Ruang Privat, Kebebasan Berpendapat, Pendidikan Kesehatan Reproduksi, Kebebasan Beragama

✅ Setuju - Seluruh fraksi di DPR setujui pengesahan RKUHP sebagai Undang-Undang pada Paripurna ke-11 tahun 2022-2023

RUU KPK

Revisi yang dituduh melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membatasi independensi penyelidik dan proses penyelidikan. Meskipun mendapat protes massal, revisi ini disahkan pada tahun 2019.


Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Setuju dengan catatan - Demokrat khawatir adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilihan dewan pengawas KPK oleh presiden

Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023

Firli Bahuri dipilih sebagai Ketua KPK oleh Komisi III DPR di tahun 2019. Firli telah beberapa kali terbukti melanggar kode etik dan memiliki catatan kerja yang kurang baik. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.


Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Ikut memilih - Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

RUU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang kontroversial yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi mereka yang mengkritik pihak yang berkuasa karena pasal-pasalnya yang ‘karet’. Saat ini, terdapat draf revisi yang sedang dibahas.


Isu terlibat: Kebebasan Berpendapat

✅ Setuju - Anggota Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mendukung revisi UU ITE sesuai ajakan Jokowi dan menantikan inisiatif resmi dari presiden untuk membahasnya di DPR

Kenaikan harga BBM subsidi

Pada September 2022, pemerintah mengalihkan sebagian dana dari subsidi BBM ke program bantuan sosial, yang menyebabkan kenaikan harga BBM yang disubsidi.


Isu terlibat: Pengalihan Subsidi BBM dan Biaya Hidup

❌ Tidak setuju - Partai Demokrat (PD) mendesak kenaikan harga BBM dibatalkan segara karena membuat rakyat menderita

UU TPKS

Sebuah undang-undang yang mengkriminalisasi sembilan jenis kekerasan seksual, yang akhirnya disahkan pada tahun 2022 setelah sepuluh tahun karena mendapat resistensi dari kelompok konservatif terkait klausa ‘consent’ dan karena tidak mengatur hubungan seks di luar nikah (perzinaan).


Isu terlibat: Kekerasan Seksual

✅ Setuju - Mayoritas fraksi di Baleg mendukung pengesahan RUU TPKS

RUU Masyarakat Hukum Adat

Sebuah rancangan undang-undang mengenai hak tanah, ekonomi, dan sosial masyarakat adat. Konflik kepentingan antara investor dan masyarakat adat tengah menghambat mengesahkan RUU ini.


Isu terlibat: Hak Masyarakat Adat

✅ Setuju - Delapan fraksi di DPR RI sepakat terkait harmonisasi draf RUU Masyarakat Hukum Adat dalam rapat Baleg

Isu Legalisasi Ganja Medis

*Sikap yang ditulis dibawah ini adalah opini anggota terhadap isu tsb

Ganja masih dianggap sebagai narkotika golongan 1, dengan ancaman hukuman yang keras bagi siapa pun yang menggunakannya. Meskipun ada desakan dari beberapa komunitas untuk mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, pemerintah masih menolaknya.


Isu terlibat: Legalisasi Ganja

📝 Netral dengan catatan - Hinca Panjaitan, mendesak Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melakukan riset tentang penggunaan ganja untuk medis

RUU Kesehatan

Ditujukan untuk meningkatkan sistem kesehatan dan pelayanan. Dikritik karena dituduh memudahkan dokter asing untuk berpraktik di Indonesia, dan karena menggantikan kewajiban pengeluaran kesehatan dengan anggaran berbasis kinerja.


Isu terlibat: Reformasi Kesehatan

❌ Tidak setuju - Dede Yusuf, mengatakan pihaknya keberatan dengan dihapusnya ketentuan mandatory spending atau ketentuan minimal anggaran kesehatan sebesar 5%

Cukai Rokok & Minuman Berpemanis

Usulan untuk meningkatkan cukai rokok dan minuman berpemanis belum diimplementasikan secara menyeluruh karena adanya resistensi dari kalangan bisnis. Sementara itu, Indonesia menghadapi peningkatan dalam penyakit jantung dan kanker akibat merokok, dan diabetes.


Isu terlibat: Cukai Rokok & Gula

✅ Setuju - Setuju untuk menaikkan cukai rokok dan sepakat untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis

Korupsi Yang Dilakukan Kader Partai Pada Tahun 2011 - 2023

Disclaimer

Data diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), database Indonesia Corruption Watch (ICW), dan riset sekunder, yang diolah oleh tim Bijak Memilih dan ICW. Angka merujuk pada putusan pengadilan pada tingkat pertama. Klik di sini untuk baca tentang disclaimer, metodologi, parameter, dan limitasi data korupsi Bijak Memilih.

Data bersumber dari:

Suap & Gratifikasi

Penjelasan

keseluruhan

48

Jumlah Kasus

± 119 Miliar

Total Suap & Gratifikasi

KASUS TERBESAR

Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang

± 20 Miliar

Total Suap & Gratifikasi

Anas Urbaningrum

Anas Urbaningrum

DPR RI Jawa Timur Komisi X

Kerugian Keuangan Negara

Penjelasan

keseluruhan

9

Jumlah Kasus

± 1,12 Triliun

Total Kerugian Negara

KASUS TERBESAR

Kasus korupsi proyek pusat olahraga Hambalang Bogor Hambalang

± 464 Miliar

Total Kerugian Negara

Andi Alifian Mallarangeng

Andi Alifian Mallarangeng

Menteri Pemuda dan Olahraga

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

6

Nama-nama tersebut pernah dipenjara karena berbagai jenis kasus pidana, termasuk perkara korupsi.

Bonar Zeitsel Ambarita

DPRD Kabupaten

Dapil: Simalungun 4

Evy Susanti

DPR RI

Dapil: Jawa Barat III

Lukas Uwuratuw

DPR RI

Dapil: Maluku Utara

Polman Sinaga

DPRD Kabupaten

Dapil: Simalungun 4

Rahmanuddin DH

DPRD Kabupaten

Dapil: Luwu Utara I

Thaib Armaiyn

DPR RI

Dapil: Maluku Utara

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

6

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

6

Baca profil partai lainnya

Baca profil partai lainnya

No. 1

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

No. 2

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

No. 3

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

No. 4

Partai Golongan Karya (Golkar)

No. 5

Partai Nasional Demokrat (NasDem)

No. 6

Partai Buruh

No. 7

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

No. 8

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

No. 9

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

No. 10

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

No. 11

Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)

No. 12

Partai Amanat Nasional (PAN)

No. 13

Partai Bulan Bintang (PBB)

No. 15

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

No. 16

Partai Perindo

No. 17

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

No. 24

Partai Ummat (PU)