Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

< PARTAI LAINNYA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Website

Twitter

Instagram

Tahun Didirikan

1973 sebagai PDI, lalu menjadi PDI-P di 1999

Pemimpin

Megawati Soekarnoputri

No. Urut di KPU

No. 3

Disclaimer

Informasi di halaman ini didapatkan dari berbagai sumber dan di-edit oleh para ahli. Untuk sekarang, sikap Partai masih dalam proses konfirmasi dari pihak Partai. Baca penjelasan tentang sumber data, metodologi riset, dan disclaimer di sini.

Profil Partai

kursi DPR SAAT INI

PERIODE 2019-2024

kursi DPR SAAT INI PERIODE 2019-2024

128 /575

22,3% Jumlah Kursi Anggota DPR

*Presidential threshold adalah 20%, artinya partai ini bisa mencalonkan presiden tanpa koalisi dengan partai lain.

DANA PARTAI DARI HASIL PEMILU 2019

± 27,1 Miliar

Jumlah dana yang didapat oleh partai dari Negara

Pelajari lebih lanjut soal peraturan ini.

Gender BACALEG

66,7%

387 Laki-Laki

33,3%

193 Perempuan

Generasi BACALEG

17,8%

61+ tahun

103 Bacaleg

35,3%

51 - 60 tahun

205 Bacaleg

29,1%

41 - 50 tahun

169 Bacaleg

10,5%

31 - 40 tahun

61 Bacaleg

7,2%

21 - 30 tahun

42 Bacaleg

TOP 3 perolehan suara daerah DI 2019

Daerah Istimewa Yogyakarta

32,1%

Jawa Tengah

30,8%

Jawa Timur

19,4%

Inti

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan partai politik terbesar di Indonesia saat ini, berdasarkan perolehan kursi DPR RI (22.3%). PDI-P dibentuk pada tahun 1999 setelah era Suharto berakhir dan pembatasan partai politik dicabut. Menurut ketua umumnya, Megawati, sebagai partai yang berorientasi nasionalis, PDI-P adalah 'partai wong cilik' yang mewakili suara masyarakat miskin. Sebagai penerus Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh presiden pertama Indonesia Soekarno pada tahun 1927, menurut Tenggara Strategics, faktor daya tarik Soekarno juga ikut jadi faktor penting dalam menjaga basis dukungan PDI-P selama pemilu.

Inti

Ideologi

Click here untuk mempelajari lebih lanjut tentang skala ideologi partai.

"Ideologi (PDI-P) adalah Pancasila 1 Juni 1945 yang dibacakan Presiden Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1945, sebagaimana telah ditetapkan pada Kongres II PDI-P tahun 2005."

- Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum PDI-P

Ideologi

Tokoh Partai

Tokoh Pemimpin Partai (dulu atau sekarang)

Megawati Sukarnoputri

Megawati Sukarnoputri adalah Ketua Umum PDI-P dan sekaligus putri dari presiden pertama Indonesia, Soekarno. Megawati adalah presiden perempuan pertama dan satu-satunya di negara ini. Saat ini, Ia menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Memiliki Jabatan di Tingkat Nasional atau Daerah

Joko Widodo

Joko Widodo, atau yang lebih akrab dikenal sebagai Jokowi, adalah Presiden Indonesia saat ini. Jokowi telah menjabat sejak 2014 dan terpilih kembali pada 2019, menjadikannya presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari keluarga elit atau latar belakang militer. Jokowi dikenal karena gaya politik ‘blusukan’nya. Menurut Tenggara Stretegics, popularitas Jokowi membantu PDI-P mendapatkan kursi terbanyak di DPR RI pada tahun 2014 dan 2019.

Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah saat ini yang menjabat sejak 2013. Ganjar adalah kader PDI-P yang sudah lama dikenal dan tokoh politik yang populer melalui gaya kepemimpinannya dan kemampuan untuk berinteraksi dengan publik melalui Twitter. Ganjar telah ditunjuk oleh Ketua PDI-P Megawati sebagai calon presiden partai untuk pemilihan 2024.

Tri Rismaharini

Tri Rismaharini dikenal karena kepemimpinannya sebagai Wali Kota Surabaya (perempuan pertama) dari 2010-2020, dan sebagai Menteri Sosial pada kabinet Presiden Joko Widodo. Sebagai Wali Kota Surabaya, Risma dianggap telah berhasil mengubah Surabaya menjadi lebih tertata dan asri. Meski demikian, muncul beberapa kritik terhadap gaya komunikasi marah-marah beliau.

I Wayan Koster

I Wayan Koster menjabat sebagai Gubernur Bali sejak tahun 2018, setelah sebelumnya duduk di parlemen selama tiga masa jabatan, sebagian besar di Komisi X. Selama di DPR, Wayan beberapa kali diperiksa KPK, antara lain di tahun 2011, 2013, dan 2014 dengan dugaan keterlibatan maupun sebagai saksi. Beliau juga dikenal atas kebijakan larangan plastik (Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018) yang bertujuan untuk menurunkan polusi laut di Bali.

Anggota PDI-P lain yang juga menjabat sepanjang 2019-2024 yaitu Puan Maharani (Ketua DPR-RI), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Tjahjo Kumolo (Menpan RB), I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), dan Pramono Anung Wibowo (Sekretaris Kabinet).

Beberapa Anggota Terkenal yang Terlibat Kasus

Juliari Batubara

Juliari Batubara adalah mantan Menteri Sosial yang menjabat antara 2019 dan 2020. Sebelumnya, Ia merupakan Wakil Bendahara Umum PDI-P. Pada Agustus 2021, Ia diberhentikan dari posisinya karena terlibat kasus korupsi, khususnya menerima suap dari vendor bantuan sosial COVID-19.

Ismail Thomas

Baru-baru ini, Kejaksaan Agung menetapkan kader PDI-P Ismail Thomas, Anggota Komisi I DPR aktif sebagai tersangka kasus korupsi tambang, dengan dugaan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan yang melibatkan PT Gunung Bara Utama dan PT Sendawar Jaya di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memastikan PDI-P terus mengikuti kasus yang menjerat Thomas.

Tokoh Partai

Fakta Unik

PDI-P tahu betul bagaimana berpose, dan gerakan andalan mereka adalah salam metal. PDI-P sudah menggunakan pose ini selama bertahun-tahun dan sudah menjadi ciri khas mereka. Di politik Indonesia, 'Metal' bukan cuma genre musik - tapi singkatan dari "merah total", seperti warna logo partai PDI-P.

Fakta Unik

Rekam Jejak Partai

Pemungutan Suara

Riwayat Pemungutan Suara Partai

UU IKN

Undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk ibu kota baru (IKN). Relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur dianggap kontroversial karena berbagai alasan, seperti dugaan dalam memprioritaskan investasi asing di atas perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

Isu terlibat: Ibu Kota Negara

✅ Setuju - Semua pimpinan parpol yang hadir, mendukung rencana Jokowi dalam melanjutkan proyek IKN

UU Cipta Kerja

Sebuah undang-undang yang dituduh mengurangi hak-hak pekerja dan lingkungan, demi perusahaan dan investasi. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU ini tidak konstitusional karena disahkan tanpa partisipasi publik yang cukup.

Isu terlibat: Perlindungan Pekerja Informal, Penciptaan Lapangan Pekerjaan, Hak Masyarakat Adat

✅ Setuju - Tujuh fraksi: PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, menerima RUU Cipta Kerja

Perppu No. 2 Tahun 2022

Pengganti UU Cipta Kerja setelah Mahkamah Konstitusi menyatakannya tidak konstitusional. Perppu ini memiliki konten yang mirip dengan UU Ciptaker.

Isu terlibat: Perlindungan Lingkungan Hidup

✅ Setuju - PDIP merasa ini momentum ekonomi dan geopolitik yang tepat

RUU EB-ET

RUU untuk mempercepat transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Namun, ini dianggap kontroversial karena mengkategorikan produk turunan batu bara sebagai energi 'baru'.

Isu terlibat: Transisi Energi

✅ Setuju - PDIP menekankan pengembangan energi baru, roadmap perdagangan karbon, pajak karbon, dan pemanfaatan energi nuklir dalam RUU EB-ET

RKUHP

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memicu protes massal pada tahun 2019 karena dinilai berpotensi menghambat kebebasan berpendapat, melanggar hak privasi, dan mengurangi hukuman bagi koruptor, antara lain. Revisi ini disahkan pada Desember 2022.

Isu terlibat: Kriminalisasi Ruang Privat, Kebebasan Berpendapat, Pendidikan Kesehatan Reproduksi, Kebebasan Beragama

✅ Setuju - Seluruh fraksi di DPR setujui pengesahan RKUHP sebagai Undang-Undang pada Paripurna ke-11 tahun 2022-2023

RUU KPK

Revisi yang dituduh melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membatasi independensi penyelidik dan proses penyelidikan. Meskipun mendapat protes massal, revisi ini disahkan pada tahun 2019.

Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Setuju - Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023

Firli Bahuri dipilih sebagai Ketua KPK oleh Komisi III DPR di tahun 2019. Firli telah beberapa kali terbukti melanggar kode etik dan memiliki catatan kerja yang kurang baik. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Ikut memilih - Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

RUU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang kontroversial yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi mereka yang mengkritik pihak yang berkuasa karena pasal-pasalnya yang ‘karet’. Saat ini, terdapat draf revisi yang sedang dibahas.

Isu terlibat: Kebebasan Berpendapat

🤷‍♀️ Belum ada kepastian - Mengusulkan pembuatan pedoman multitafsir UU ITE dibanding merevisi kembali; PDIP tidak menganggap RUU ITE sebuah prioritas

Kenaikan harga BBM subsidi

Pada September 2022, pemerintah mengalihkan sebagian dana dari subsidi BBM ke program bantuan sosial, yang menyebabkan kenaikan harga BBM yang disubsidi.

Isu terlibat: Pengalihan Subsidi BBM dan Biaya Hidup

✅ Setuju - PDIP juga memahami langkah pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi

UU TPKS

Sebuah undang-undang yang mengkriminalisasi sembilan jenis kekerasan seksual, yang akhirnya disahkan pada tahun 2022 setelah sepuluh tahun karena mendapat resistensi dari kelompok konservatif terkait klausa ‘consent’ dan karena tidak mengatur hubungan seks di luar nikah (perzinaan).

Isu terlibat: Kekerasan Seksual

✅ Setuju - Mayoritas fraksi di Baleg mendukung pengesahan RUU TPKS

RUU Masyarakat Hukum Adat

Sebuah rancangan undang-undang mengenai hak tanah, ekonomi, dan sosial masyarakat adat. Konflik kepentingan antara investor dan masyarakat adat tengah menghambat mengesahkan RUU ini.

Isu terlibat: Hak Masyarakat Adat

✅ Setuju - Delapan fraksi di DPR RI sepakat terkait harmonisasi draf RUU Masyarakat Hukum Adat dalam rapat Baleg

Isu Legalisasi Ganja Medis

*Sikap yang ditulis dibawah ini adalah opini anggota terhadap isu tsb

Ganja masih dianggap sebagai narkotika golongan 1, dengan ancaman hukuman yang keras bagi siapa pun yang menggunakannya. Meskipun ada desakan dari beberapa komunitas untuk mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, pemerintah masih menolaknya.

Isu terlibat: Legalisasi Ganja

📝 Netral dengan catatan - Rahmad Handoyo mendorong wacana penggunaan ganja untuk pengobatan harus didasari kajian ilmiah secara komprehensif

RUU Kesehatan

Ditujukan untuk meningkatkan sistem kesehatan dan pelayanan. Dikritik karena dituduh memudahkan dokter asing untuk berpraktik di Indonesia, dan karena menggantikan kewajiban pengeluaran kesehatan dengan anggaran berbasis kinerja.

Isu terlibat: Reformasi Kesehatan

✅ Setuju - Fraksi PDIP, Edy Wuryanto, mengatakan fraksinya setuju terhadap RUU Kesehatan untuk dilanjutkan dalam rapat paripurna DPR

Cukai Rokok & Minuman Berpemanis

Usulan untuk meningkatkan cukai rokok dan minuman berpemanis belum diimplementasikan secara menyeluruh karena adanya resistensi dari kalangan bisnis. Sementara itu, Indonesia menghadapi peningkatan dalam penyakit jantung dan kanker akibat merokok, dan diabetes.

Isu terlibat: Cukai Rokok & Gula

✅ Setuju - Setuju untuk menaikkan cukai rokok dan sepakat untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis

Korupsi Yang Dilakukan Kader Partai Pada Tahun 2011 - 2023

Disclaimer

Data diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), database Indonesia Corruption Watch (ICW), dan riset sekunder, yang diolah oleh tim Bijak Memilih dan ICW. Angka merujuk pada putusan pengadilan pada tingkat pertama. Klik di sini untuk baca tentang disclaimer, metodologi, parameter, dan limitasi data korupsi Bijak Memilih.

Data bersumber dari:

Suap & Gratifikasi

Penjelasan

keseluruhan

66

Jumlah Kasus

± 311 Miliar

Total Suap & Gratifikasi

KASUS TERBESAR

Menerima Rp 55 miliar dari iuran SKPD, rotasi, mutasi, rekrutmen honorer, fee proyek dan Rp 11 miliar dari suap perizinan PLTU 2 Cirebon serta rencana pengembangan kawasan industri Kings Property

± 66 Miliar

Total Suap & Gratifikasi

Sunjaya Purwadisastra

Bupati Cirebon

Kerugian Keuangan Negara

Penjelasan

keseluruhan

2

Jumlah Kasus

± 39,8 Miliar

Total Kerugian Negara

KASUS TERBESAR

Korupsi tukar guling lahan tempat pembuangan akhir (TPA) Bokongsemar, Kota Tegal tahun 2012

± 35,1 Miliar

Total Kerugian Negara

Ikmal Jaya

Wali Kota Tegal

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

Nama-nama tersebut pernah dipenjara karena berbagai jenis kasus pidana, termasuk perkara korupsi.

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

Baca profil partai lainnya

No. 1

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

No. 2

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

No. 4

Partai Golongan Karya (Golkar)

No. 5

Partai Nasional Demokrat (NasDem)

No. 6

Partai Buruh

No. 7

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

No. 8

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

No. 9

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

No. 10

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

No. 11

Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)

No. 12

Partai Amanat Nasional (PAN)

No. 13

Partai Bulan Bintang (PBB)

No. 14

Partai Demokrat

No. 15

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

No. 16

Partai Perindo

No. 17

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

No. 24