Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

< PARTAI LAINNYA

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Website

Twitter

Instagram

Tahun Didirikan

1973

Pemimpin

Muhammad Mardiono

No. Urut di KPU

No. 17

Disclaimer

Informasi di halaman ini didapatkan dari berbagai sumber dan di-edit oleh para ahli. Untuk sekarang, sikap Partai masih dalam proses konfirmasi dari pihak Partai. Baca penjelasan tentang sumber data, metodologi riset, dan disclaimer di sini.

Profil Partai

kursi DPR SAAT INI

PERIODE 2019-2024

kursi DPR SAAT INI PERIODE 2019-2024

19 /575

3,3% Jumlah Kursi Anggota DPR

*Presidential threshold adalah 20%, artinya partai ini tidak bisa mencalonkan presiden tanpa koalisi dengan partai lain.

DANA PARTAI DARI HASIL PEMILU 2019

± 6,32 Miliar

Jumlah dana yang didapat oleh partai dari Negara

Pelajari lebih lanjut soal peraturan ini.

Gender BACALEG

64,0%

371 Laki-Laki

36,0%

209 Perempuan

Generasi BACALEG

12,1%

61+ tahun

70 Bacaleg

32,1%

51 - 60 tahun

186 Bacaleg

28,8%

41 - 50 tahun

167 Bacaleg

17,8%

31 - 40 tahun

103 Bacaleg

9,3%

21 - 30 tahun

54 Bacaleg

TOP 3 perolehan suara daerah DI 2019

Gorontalo

10,4%

Aceh

8,4%

Riau

7,5%

Inti

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah Partai Islam tertua di Indonesia, terbentuk pada tahun 1973 sebagai hasil penggabungan paksa empat kelompok berbasis Islam pada masa Orde Baru. Menurut Carnegie Endowment, partai ini digambarkan sebagai partai konservatif Islam dan sayap kanan yang memiliki basis luas, menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pembangunan sosial-ekonomi. Dilihat langung dari website resmi, visi dan tujuan PPP adalah untuk mewakili aspirasi komunitas Muslim Indonesia sambil tetap sejalan dengan prinsip-prinsip nasionalisme.

Inti

Ideologi

Click here untuk mempelajari lebih lanjut tentang skala ideologi partai.

"PPP berdasar pada prinsip Islam Rahmatan lil Alamin (Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam), didorong oleh sejarah untuk membuktikan bahwa fungsi mendasar demokrasi kita adalah mempromosikan kesejahteraan rakyat, menghormati warga negara, dan membangun bangsa."

Ideologi

Tokoh Partai

Tokoh Pemimpin Partai (dulu atau sekarang)

Muhamad Mardiono

Muhammad Mardiono adalah ketua PPP saat ini. Mardiono merupakan kader PPP yang sudah lama dikenal dan pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) antara tahun 2019 dan November 2022. Mardiono memiliki sejumlah perusahaan, mulai dari layanan logistik hingga peralatan militer.

Memiliki Jabatan di Tingkat Nasional atau Daerah

Sandiaga Uno

Sandiaga Uno lebih dikenal sebagai pengusaha muda sukses sebelum terjun ke politik dan mencalonkan diri sebagai wakil Presiden bersama Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2019. Kampanye Sandiaga difokuskan pada pemberdayaan pengusaha muda dan usaha kecil menengah. Saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (awalnya sebagai kader Partai Gerindra sebelum keluar di tahun 2023) dan pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta (juga sebagai kader Partai Gerindra). Dalam berbisnis, Ia bergerak dalam berbagai sektor, seperti indsutri energi, logam berharga, dan infrastruktur.

Anggota yang Terlibat Kasus

Muhammad Romahurmuziy

Romahurmuziy atau Romy pernah terpilih sebagai anggota legislatif pusat dari tahun 2009 hingga 2019. Tahun 2019, Romy pernah terjerat kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama dan divonis 2 tahun penjara. Setelah itu, Romy kembali menuai kontroversi karena Ia kembali menjadi pengurus Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP 2020-2025.

Tokoh Partai

Fakta Unik

PPP memulai perjalanan mereka dengan bangga menampilkan simbol Ka'bah - situs suci penting dalam agama Islam - sebagai logo mereka. Namun, kemudian memutuskan untuk mengubah logo mereka menjadi bintang lima berwarna kuning emas. Namun sekarang PPP kembali memutuskan untuk mengembalikan simbol ikonik Ka'bah, sesuai dengan ideologi mereka.

Fakta Unik

Rekam Jejak Partai

Pemungutan Suara

Riwayat Pemungutan Suara Partai

UU IKN

Undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk ibu kota baru (IKN). Relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur dianggap kontroversial karena berbagai alasan, seperti dugaan dalam memprioritaskan investasi asing di atas perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

Isu terlibat: Ibu Kota Negara

Tidak ada

UU Cipta Kerja

Sebuah undang-undang yang dituduh mengurangi hak-hak pekerja dan lingkungan, demi perusahaan dan investasi. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU ini tidak konstitusional karena disahkan tanpa partisipasi publik yang cukup.

Isu terlibat: Perlindungan Pekerja Informal, Penciptaan Lapangan Pekerjaan, Hak Masyarakat Adat

✅ Setuju - Tujuh fraksi: PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, menerima RUU Cipta Kerja

Perppu No. 2 Tahun 2022

Pengganti UU Cipta Kerja setelah Mahkamah Konstitusi menyatakannya tidak konstitusional. Perppu ini memiliki konten yang mirip dengan UU Ciptaker.

Isu terlibat: Perlindungan Lingkungan Hidup

Tidak ada

RUU EB-ET

RUU untuk mempercepat transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Namun, ini dianggap kontroversial karena mengkategorikan produk turunan batu bara sebagai energi 'baru'.

Isu terlibat: Transisi Energi

✅ Setuju - Fraksi PPP mendukung RUU EB-ET untuk pengelolaan energi, pelestarian ekosistem, dan keberlanjutan energi bagi generasi mendatang

RKUHP

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memicu protes massal pada tahun 2019 karena dinilai berpotensi menghambat kebebasan berpendapat, melanggar hak privasi, dan mengurangi hukuman bagi koruptor, antara lain. Revisi ini disahkan pada Desember 2022.

Isu terlibat: Kriminalisasi Ruang Privat, Kebebasan Berpendapat, Pendidikan Kesehatan Reproduksi, Kebebasan Beragama

✅ Setuju - Seluruh fraksi di DPR setujui pengesahan RKUHP sebagai Undang-Undang pada Paripurna ke-11 tahun 2022-2023

RUU KPK

Revisi yang dituduh melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membatasi independensi penyelidik dan proses penyelidikan. Meskipun mendapat protes massal, revisi ini disahkan pada tahun 2019.

Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Setuju - Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023

Firli Bahuri dipilih sebagai Ketua KPK oleh Komisi III DPR di tahun 2019. Firli telah beberapa kali terbukti melanggar kode etik dan memiliki catatan kerja yang kurang baik. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Ikut memilih - Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

RUU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang kontroversial yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi mereka yang mengkritik pihak yang berkuasa karena pasal-pasalnya yang ‘karet’. Saat ini, terdapat draf revisi yang sedang dibahas.

Isu terlibat: Kebebasan Berpendapat

✅ Setuju - Anggota Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha, mendesak revisi UU ITE untuk menghapus pasal karet yang tersisa dari era Menkominfo Rudiantara.

Kenaikan harga BBM subsidi

Pada September 2022, pemerintah mengalihkan sebagian dana dari subsidi BBM ke program bantuan sosial, yang menyebabkan kenaikan harga BBM yang disubsidi.

Isu terlibat: Pengalihan Subsidi BBM dan Biaya Hidup

✅ Setuju - PPP berharap kenaikan tersebut dibarengi dengan berbagai bauran kebijakan untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM

UU TPKS

Sebuah undang-undang yang mengkriminalisasi sembilan jenis kekerasan seksual, yang akhirnya disahkan pada tahun 2022 setelah sepuluh tahun karena mendapat resistensi dari kelompok konservatif terkait klausa ‘consent’ dan karena tidak mengatur hubungan seks di luar nikah (perzinaan).

Isu terlibat: Kekerasan Seksual

✅ Setuju - Mayoritas fraksi di Baleg mendukung pengesahan RUU TPKS

RUU Masyarakat Hukum Adat

Sebuah rancangan undang-undang mengenai hak tanah, ekonomi, dan sosial masyarakat adat. Konflik kepentingan antara investor dan masyarakat adat tengah menghambat mengesahkan RUU ini.

Isu terlibat: Hak Masyarakat Adat

✅ Setuju - Delapan fraksi di DPR RI sepakat terkait harmonisasi draf RUU Masyarakat Hukum Adat dalam rapat Baleg

Isu Legalisasi Ganja Medis

*Sikap yang ditulis dibawah ini adalah opini anggota terhadap isu tsb

Ganja masih dianggap sebagai narkotika golongan 1, dengan ancaman hukuman yang keras bagi siapa pun yang menggunakannya. Meskipun ada desakan dari beberapa komunitas untuk mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, pemerintah masih menolaknya.

Isu terlibat: Legalisasi Ganja

📝 Netral dengan catatan - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan upaya legalisasi ganja yang dibahas hanya untuk keperluan medis

RUU Kesehatan

Ditujukan untuk meningkatkan sistem kesehatan dan pelayanan. Dikritik karena dituduh memudahkan dokter asing untuk berpraktik di Indonesia, dan karena menggantikan kewajiban pengeluaran kesehatan dengan anggaran berbasis kinerja.

Isu terlibat: Reformasi Kesehatan

✅ Setuju - Fraksi PPP menyetujui RUU Kesehatan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II

Cukai Rokok & Minuman Berpemanis

Usulan untuk meningkatkan cukai rokok dan minuman berpemanis belum diimplementasikan secara menyeluruh karena adanya resistensi dari kalangan bisnis. Sementara itu, Indonesia menghadapi peningkatan dalam penyakit jantung dan kanker akibat merokok, dan diabetes.

Isu terlibat: Cukai Rokok & Gula

✅ Setuju - Setuju untuk menaikkan cukai rokok dan sepakat untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis

Korupsi Yang Dilakukan Kader Partai Pada Tahun 2011 - 2023

Disclaimer

Data diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), database Indonesia Corruption Watch (ICW), dan riset sekunder, yang diolah oleh tim Bijak Memilih dan ICW. Angka merujuk pada putusan pengadilan pada tingkat pertama. Klik di sini untuk baca tentang disclaimer, metodologi, parameter, dan limitasi data korupsi Bijak Memilih.

Data bersumber dari:

Suap & Gratifikasi

Penjelasan

keseluruhan

19

Jumlah Kasus

± 21,8 Miliar

Total Suap & Gratifikasi

KASUS TERBESAR

Korupsi pemotongan sejumlah uang di Dinas Pemkab Bogor hingga gratifikasi.

± 8,93 Miliar

Total Suap & Gratifikasi

Rachmat Yasin

Bupati Bogor

Kerugian Keuangan Negara

Penjelasan

keseluruhan

1

Jumlah Kasus

± 99,9 Miliar

Total Kerugian Negara

KASUS TERBESAR

Kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013

± 99,9 Miliar

Total Kerugian Negara

Suryadharma Ali

Menteri Agama

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

Nama-nama tersebut pernah dipenjara karena berbagai jenis kasus pidana, termasuk perkara korupsi.

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

Baca profil partai lainnya

No. 1

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

No. 2

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

No. 3

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

No. 4

Partai Golongan Karya (Golkar)

No. 5

Partai Nasional Demokrat (NasDem)

No. 6

Partai Buruh

No. 7

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

No. 8

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

No. 9

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

No. 10

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

No. 11

Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)

No. 12

Partai Amanat Nasional (PAN)

No. 13

Partai Bulan Bintang (PBB)

No. 14

Partai Demokrat

No. 15

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

No. 16

Partai Perindo

No. 24