UU Kesehatan 2023 baru saja disahkan oleh DPR RI pertengahan Juli. Dengan menggunakan metode pembentukan UU Omnibus (hukum yang memayungi atau merevisi beberapa perihal sekaligus), pemerintah mengubah sekitar 11 undang-undang yang berhubungan dengan kesehatan sebelumnya. KemKes mengklaim ini akan membenahi pelayanan kesehatan, seperti distribusi dokter dan ketersediaan obat di Puskemas atau Rumah Sakit (RS). UU ini ditujukan untuk perbaikan sistem kesehatan, mulai dari mempermudah registrasi tenaga kesehatan yang berlaku seumur hidup dan percepatan produksi dan pemerataan dokter spesialis melalui program pendidikan berbasis RS, bukan hanya Perguruan Tinggi. Tentunya, UU ini memperkuat pertahanan terhadap wabah dan produksi alat dan bahan kesehatan agar tidak bergantungan dengan pasar luar negeri. UU ini juga memberikan fondasi yang kuat untuk akses kesehatan yang lebih luas, melalui penguatan kesehatan primer dimana akan kewajiban fasilitas kesehatan di tiap desa, dimana sebelumnya hanya bersipat optional.

Namun, masih banyak kelompok masyarakat yang mengkritik UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 karena adanya pasal yang mempermudah dokter asing praktek di Indonesia. Hal ini dianggap bisa memperbesar kesenjangan akses kesehatan, di mana kalangan menengah ke atas dapat memiliki akes ke dokter WNA yang cenderung lebih mahal pelayananya. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) turut tidak setuju karena dokter WNA dapat bypass sistem pengeluaran rekomendasi oleh IDI yang selama ini diperlukan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP).

Selain itu, perubahan yang paling menjadi perhatian publik adalah penghapusan Mandatory Spending atau pengeluaran wajib kesehatan 20% dari belanja negara dan daerah. Pemerintah beralih ke perencanaan anggaran berbasis kinerja, yang artinya anggaran harus bedasarkan rencana induk bidang kesehatan agar pengeluaran anggaran dapat dicocokan dengan apa hasilnya. Hal ini berisiko membuat beberapa daerah tidak memprioritaskan pembangunan kesehatan, dengan habisnya anggaran daerah ke program kerja lain seperti infrastruktur. Ketua Umum IDI khawatir ketidakpastian anggaran justru membebani biaya dari masyarakat.

Pemerintah sebut UU Kesehatan 2023 akan memajukan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bisa bersaing setingkat dunia. Tapi, masih banyak yang harus kita telusuri, misalnya dampak pendidikan dokter spesialis berbasis RS kepada kualitas NaKes; kapasitas PemDa untuk mengeksekusi anggaran kesehatan; komersialisasi layanan kesehatan; dan kapasitas masyarakat untuk mengakses layanan berkualitas tanpa diskriminasi sosial maupun finansial.